JAKARTA – Ketua Majelis Amal Sosial Pengurus Besar Aljam`iyatul Washliyah (PB Al Washliyah), H. Syamsir Bastian Munthe, mengajak kader organisasi Islam ini untuk menjadi relawan saksi di tempat pemungutan suara (TPS). Menurutnya, keberadaan relawan tersebut untuk khusus mengawal penghitungan suara kader Al Washliyah yang menjadi calon legislatif (caleg) dan calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada 9 April mendatang.
Hal tersebut dikemukakan Syamsir di Jakarta, Jumat (7/3/2014) sebelum menunaikan Solat Jumat di satu masjid di kawasan Jakarta. Relawan tersebut akan direkrut dari kalangan Washliyah, bukan dari masyarakat umum. “Jumlahnya akan disesuaikan dengan jumlah TPS yang ada caleg dan calon DPD yang berasal dari Washliyah,” tegasnya.
Pengawalan penghitungan suara pemilihan, menurut Syamsir, sangat penting. Dengan demikian, relawan yang bertugas demi kader Washliyah, bertugas selama penghitungan suara. “Mereka mencatat dan mengawal pergerakan suara dari TPS ke tingkat kelurahan, kecamatan hingga kabupaten/walikota. Jangan ada satu suara pun hilang.”
Pimpinan majelis sosial ini mengakui bahwa kemampuan finansial caleg dan calon DPD asal Washliyah di seluruh tanah air, tidak lah sama. Karena itu, organisasi agar bergerak untuk mengerahkan anggotanya untuk menjadi relawan. “Prinsifnya, kami mendukung kader Washliyah yang menjadi caleg dan calon DPD, melalui partai apa pun sesuai dengan pilihan mereka. Kader washliyah harus didorong untuk mewakili rakyat,” tegas Syamsir.
Ajakan ini tidak hanya di Sumatera dan Pulau Jawa, akan tetapi di mana ada kader Washliyah jadi caleg dan calon DPD, di sana perlu pengawalan penghitungan suara dari TPS hingga ke tingkat tertinggi. ‘Teknisnya bisa koordinasi dengan PPS, KPPS, PPL, Panwaslu, KPU setempat. Ini sekadar ajakan kepada kader Washliyah untuk membantu kader organisasinya yang mencalonkan diri parpol dan DPD.”
Hasil catatan penghitungan suara, kata Syamsir, akan dilaporkan secara berjenjang ke pimpinan Washliyah di daerah masing-masing. Jika ada kecurangan segera koordinasi dengan Panwaslu, Bawaslu, KPU, pimpinan parpol. “Bila penting buka posko di tiap-tiap tingkat pimpinan washliyah,” pinta aktifis ini.
(rilis)
About Author
