JAKARTA – Tim Pengawas DPR untuk Kasus Bank Century (Timws Bank Century) dengan suara bulat bersepakat untuk memanggil Wakil Presiden Boediono, minus fraksi Demokrat. Pemanggilan itu, hasi dari kesepakatan rapat timwas yang dihadiri semua fraksi.
Wakil Ketua DPR Pramono Anung yang memimpin rapat itu menjelaskan, keputusan memanggil Boediono diperoleh dengan mufakat. Selanjutnya, Boediono diminta hadir memenuhi panggilan Timwas pada 18 Desember 2013 mendatang.
“Pemanggilan Boediono disepakati bersama,” kata Pramono, seusai memimpin rapat tersebut, di Kompleks Gedung DPR, Rabu (4/12/2013).
Pramono mengatakan, Boediono akan diminta mengkonfirmasi mengenai keputusannya memberikan FPJP pada Bank Century. Selain itu, Timwas juga akan memenuhi mekanisme pemanggilan Boediono sesuai dengan aturan protokoler Wakil Presiden.
“Seluruh fraksi di Timwas Century kecuali Fraksi Demokrat, sepakat untuk memanggil Boediono ke Timwas tgl 18 Desember 2013. Karena melihat urgensinya. Pertama, kita akan mendalami apa yang dimaksud Boediono. Bahwa tanggung jawab membengkaknya dana bailout itu tanggung jawab pengawasan dan Lembaga Penjamin Simpnan (LPS-red). Dan kita ketahui, dalam UU LPS, lembaga tersebut bertanggung jawab langsung ke Presiden,” kata Anggota Timwas Century, Bambang Soesatyo.
Kedua, kata Bambang, soal alasan penyelamatan Century sebaga bank gagal berdampak sistemik degan keterangan Jusuf Kalla, yang saat memimpin rapat sebagt acting presiden tidak ada laporan soal kegentingan ekonomi. ,
Sementara anggota Timwas Century, Dolfie Othniel Fredric Palit mengatakan ada alasan mengapa Fraksi PDIP di Timwas menginginkan pemanggilan tersebut.
“Kita yang usulin, konteksnya kita sudah memanggil pakar hukum kolektif kolegial dalam pidana. Nah, sekarang kita mau tahu konteks Bank Indonesia dalam kolektif kolegial ada atau tidak, nah apa rapat Dewan Gubernur masuk kolektiaf kolegial,” katanya. (gardo)
About Author
